Bagaimana Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Masa Awal Kemerdekaan ?

Sosiologi Info - Bagaimana Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Masa Awal Kemerdekaan ? Mau tahu jawabannya apa dari pertanyaan soal diatas.

Mari sama sama kita pelajari dan pahami dulu sejarah penerapan pancasila yang sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan, yuk baca terus. 

Sekilas Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Perlu kita pahami dan ketahui bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. 

Namun, memang dalam perwujudannya ada banyak mengalami pasang surut atau kendala. Itu terlihat dalam sejarah bangsa Indonesia.

Yang telah mencatat adanya berbagai upaya dalam keinginan beberapa pihak untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara,

Dan pandangan hidup bangsa dengan paham atau ideologi lainnya. Upaya penyimpangan itu terus digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Lalu bagaimana sejarah penerapan Pancasila di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dari masa ke masa ?

Berikut penerapan Pancasila dari masa ke masa yaitu :

1. Pada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945-1959. 

2. Pada masa orde lama dari tahun 1959-1966

3. Pada masa orde baru dari tahun 1966-1998

4. Pada masa reformasi dari tahun 1998 - sekarang

Nah itulah sekilas penerapan Pancasila dari masa ke masa. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas. 

Mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1959 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kira kira ada gak ya tantangan atau kendala dalam penerapannya. 

Apa saja tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan ?

Berikut ini secara ringkat tantangan dalam penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan karena adanya berbagai penyimpangan, dan pemberontakan, yaitu :

1. Adanya Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI 

Dimana pemberontakan itu terjadi di Madiun yaitu pada tanggal 18 September tahun 1948. Dimana pemberontakan itu dipimpin oleh Muso. 

Dengan tujuan utamanya untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang mana berideologikan komunis. 

Nah dengan pemberontakan itulah akan berupaya untuk mengganti Pancasila dengan paham atau ideologi komunis. 

Namun, pemberontakan tersebut dapat digagalkan, dan tidak berhasil dalam mendirikan negara soviet Indonesia berideologikan paham komunis.

2. Adanya Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Dimana pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. 

Dalam pemberontakan ini ditandai dengan adanya didirkan Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. 

Adapun tujuan utamanya didirikan NII yaitu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam. 

Namun, pemberontakan dan gerakan itu ternyata bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. 

Pemberontak itu melakukan perusakan dan pembakaran rumah rumah warga atau penduduk. 

Selanjutnya, ada pembongkaran jalan jalan kereta api, perampasan harta benda yang dimiliki oleh warga, dan melakukan suatu penganiayaan terhadap penduduk. 

Nah diketahui bahwa upaya penumpasan pemberontakan ini, memakan waktu yang memang cukup lama. 

Yang akhirnya, pimpinan pemberontak yaitu Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

3. Pemberontakan Republik Maluku selatan atau RMS

Nah perlu diketahui bahwa RMS adalah merupakan sebuah gerakan separatisme. Yang dimana gerakan itu dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. 

Adapun tujuan dari gerakan itu adalah untuk membentuk negara sendiri, yang mana didirikan pada tanggal 25 April 1950. 

Dimana pulau pulau terbesarnya yaitu Pulau Seram, Ambon, Buru. RMS yang di Ambon telah dikalahkan oleh militer Indonesia yaitu pada bulan November 1950. 

Namun, konflik di Seram masih berlanjut hingga bulan Desember 1963. 

Nah kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Dan kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda itu pada tahun 1966.

4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI

PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang pada saat itu gerakan dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara.

Dan Ventje Sumual tepatnya pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. 

Gerakan itu adalah merupakan suatu bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat. Dimana pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. 

Dimana Soekarno pada waktu itu ia sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadinya suatu ketimpangan sosial.

5. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA

APRI adalah merupajan milisi yang mana didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. 

Ia memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. 

Dimana gerakan APRA sendiri bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, dan mempunyai tentara sendiri bagi negara negara RIS pada saat itu. 

Nah APRA melakukan pemberontakannya pada tanggal 23 Januari 1950, yaitu dengan melakukan serangan dan menduduki Kota Bandung. 

Dan juga mengusai markas Staf Divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyarang Jakarta. Namun, usahanya itu dapat digagalkan. 

Selanjutnya berkat APRIS mengirimkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Nah disamping itu adanya upaya yang dilakukan oleh Drs Mohamad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS saat itu telah berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. 

Dimana dengan adanya peristiwa itu, maka semakin mempercepat pemerbubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950.

6. Perubahan Bentuk Negara

Dimana perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan untuk konstitusi yang berlaku yaitu Undang Undang Dasar Sementara 1950. 

Nah di dalam perjalannya berhasil melaksanakan Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Yang mana itulah dianggap paling demokratis. 

Namun, anggota Konstituante hasil Pemilihan Umum dimana tidak dapat menyusun Undang Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal itulah yang menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. 

Yang mana akhirnya menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Kemudian, Dekrit Presiden itu dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang mana berisi :

> Membubarkan Badan Konstituante

> Undang Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku

> Segera akan dibentuk MPRS dan DPAS

> Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila

Tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin adanya suatu stabilitas pemerintahan.

Nah itulah penerapan atau perwujudan dari Pancasila pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan diatas mari simak dibawah ini jawabannya ya.

Bagaimana Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Masa Awal Kemerdekaan ?

Berikut jawaban dari pertanyaan diatas tentang Bagaimana Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Masa Awal Kemerdekaan ?, yaitu :

Jawabannya : 

Nah dimana pada periode masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yaitu tengah menghadapi berbagai masalah. 

Dimana adanya upaya upaya dalam untuk menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, dan adanya berbagai penyimpangan terhadap nilai nilai Pancasila. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas berbagai pemberontakan terjadi pada masa awal penerapan Pancasila khususnya masa awal kemerdekaan.

Nah itulah kira kira jawaban dari hasil temuan yang coba dibuat. Teman teman silahkan untuk mencari referensi tambahan maupun jawaban dari pertanyaan diatas.

Perlu diingat bahwa jawaban diatas tidaklah jawaban yang mutlak benar dan atau salah. Karena jawaban itu hanya sebagai bahan tambahan belajar saja.

Demikianlah untuk pembahasan dan menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Masa Awal Kemerdekaan ?.

Referensi dari Sosiologi Info : 

Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Edisi Revisi 2018 untuk pelajar kelas IX SMP/MTs.

Kontributor Naskah : Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, Cetakan ke-2 Edisi Revisi. Diakses pada Rabu, 23 Maret 2022