Jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal, Uji Kompetensi BAB 2 Halaman 75 Kelas 11 SMA
Sosiologi Info – Jelaskan soko guru Demokrasi universal. Apakah sobat sudah tahu ? Siapa saja soko guru demokrasi universal tersebut ?
Inilah kunci jawaban alternatif untuk kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK sederajat. Soal uji kompetensi bab 2 halaman 75 PPKn/PKN/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Seperti dikutip dari buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi revisi 2017 Kurikulum 2013.
Penulis naskah Yusnawan Lubis dan Mohammad Sodeli. Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud RI.
Soko Guru Demokrasi Universal, Uji Kompetensi Bab 2 Halaman 75
Soko guru bisa dikatakan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu hal. Jika tidak ada pedoman dalam menjalankan sesuatu hal akan membuat hal-hal yang kita rencanakan hancur dan berantakan.
Universal bisa diartikan secara menyeluruh, tidak memihak kubu mana pun atau netral.
Jadi bisa diartikan soko guru demokrasi universal adalah pedoman dalam menjalankan praktik demokrasi secara umum.
Saat kita menjalankan suatu pedoman tentu aka nada poin-poin yang dijadikan patokan dalam bertindak.
Nah poin-poin dalam demokrasi yaitu sebagai berikut :
1. Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan rakyat artinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam proses demokrasi.
Andai kata pemerintah hanya 1000 orang, sedangkan rakyat 100.000. Maka suara rakyat sudah pasti akan didengar.
Coba bayangkan, jika di dalam suatu negara tidak ada rakyat dan hanya ada pemerintah saja. Pemerintah akan membimbing siapa? Dan kebijakan yang dibuat diperuntukkan untuk siapa?
Maka dari itu, peran rakyat dalam keberlangsungan suatu negara itu penting sekali. Maka dari itu, kalian sebagai rakyat berhak berperan aktif dalam memajukan negara ini.
2. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, dalam pemerintahan tidak mungkin pemerintah menjalankan 100% kebijakan secara individu. Harus ada bantuan dari orang lain.
Pemerintah ada dalam suatu negara karena di amanahi oleh rakyat untuk memimpin suatu negara. Artinya, pemerintah diperintah oleh rakyat.
Maka dari, jika pemerintah mengumumkan suatu kebijakan, rayat diperbolehkan untuk protes/kritik sehingga pemerintah bisa mengubah kebijakan dan akhirnya disetujui bersama.
3. Kekuasaan Mayoritas
Kekuasaan mayoritas artinya memiliki suara yang terbanyak dan didukung oleh orang banyak. Kekuasaan mayoritas disini ialah rakyat.
Karena prinsip demokrasi ialah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
4. Hak-Hak Minoritas
Hak-hak minoritas, minoritas artinya kecil sekali suara akan didengar dan tidak didukung oleh banyak orang. Hak-hak minoritas di dapat oleh pejabat pemerintahan.
Mereka mendapatkan hak-hak yang terkadang tidak setimpal dengan kinerjanya.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia HAM dilindungi oleh suatu lembaga yaitu Komnas HAM.
6. Pemilihan yang Bebas dan Jujur
Pemilihan yang bebas dan jujur. Karena demokrasi itu prinsipnya kebebasan, maka setiap rakyat memiliki kebebasan dalam memilih wakil rakyat.
Pemilihan itu dilakukan dengan sifat langsung/tidak boleh diwakilkan, bersih/tanpa adanya sogokan dari calon wakil rakyat, jujur dan adil.
7. Persamaan di Depan Hukum
Persamaan di depan hukum atau adanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial, status ekonomi, dan jabatan.
9. Proses Hukum yang Wajar
Proses hukum yang wajar. Hukum yang ada di suatu negara telah terpampang nyata dalam undang-undang.
Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Artinya pemerintah dalam mengatur suatu negara diberikan batasan wewenang sehingga tidak semua yang ada di negara diatur seenaknya sendiri.
10. Pluralisme Sosial, Ekonomi, Politik
Pluralisme sosial, ekonomi, politik. Pluralisme ialah perbedaan atas keberagaman. Pluralisme dalam suatu negara itu wajar dan bukan dijadikan halangan untuk menciptakan kebersamaan walau ada perbedaan.
11. Nilai Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat
Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat. Nilai-nilai ini harus ada dalam demokrasi. Demikian pembahasan Jelaskan soko guru Demokrasi universal. Apakah sobat sudah tahu?
Inilah kunci jawaban alternatif untuk kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK sederajat. Soal uji kompetensi bab 2 halaman 75 PPKn/PKN/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Seperti dikutip dari buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi revisi 2017 Kurikulum 2013.
Penulis naskah Yusnawan Lubis dan Mohammad Sodeli. Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud RI.
Penulis Artikel : Hilda Ayu Putri Nadifa
#Disclaimer : Jawaban diatas bisa digunakan sebagai tambahan referensi, sehingga jawaban diatas tidak benar 100 persen. Silahkan adik-adik mengeksplorasi lagi dengan jawaban yang lain.