Yuk Sadar dan Tobat, Utamakan Etika Sosial dalam Menjaga Lingkungan

KERUSAKAN LINGKUNGAN. Sebuah negara yang tinggi produktivitas dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam proses untuk menjadi negara yang miskin. Ini terjadi karena akibat pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan (Budiman, 2000). Pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan telah mengakibatkan sumber daya alam (SDA) di eksploitasi, seperti minyak bumi, gas, batu bara, timah, tambang emas, dan hasil bumi lainnya. Alam semakin dikuras, tanpa kita sadari, proses rehabilitas alam berlangsung dengan lambat, sedangkan kecepatan perusakan sumber alam sangat cepat.

Perlu kita sadar dan tobat terhadap apa yang telah kita lakukan kepada alam dan lingkungan. Utamakan etika sosial kita sebagai penduduk bumi yang mempunyai intelektual. Etika lazim dikonsepsikan sebagai codes yang di dalamnya terendap prinsip-prinsip moral, seperti moral kelayakan atau kepatutan, integritas dan kejujuran yang direfleksikan dalam sikap dan tindakan (Usman S. , 2012).

ETIKA SOSIAL. Etika sosial sebagai dasar prinsip-prinsip moral bisa kita terapkan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Konsep ini dengan tujuan agar alam dan lingkungan, serta masyarakat menjadi bagian dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan, dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Rahadian, Strategi Pembangunan Berkelanjutan, 2016).

Berita yang diterbitkan oleh Kompas (AIK, 2017) pada 20 Maret 2017 dengan judul Kerusakan Lingkungan Masif, ini menunjukan bahwa masih kurangnya perhatian kita (masyarakat) dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan. Dampak dari akibat kelalaian manusia akan menimbulkan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan kerusakan lahan yang terus meningkat. Penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan akibat penurunan daya dukung lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar, pembangunan industri yang berlebihan, dan contoh lainnya. Berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, bahwa frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia terus meningkat dalam 15 tahun terakhir. Pada tahun 2002 tercatat 140 kali kejadian bencana, tahun 2006 menjadi 740 kali dan tahun 2016 menjadi 2.542 kali. Sebanyak 95 persen bencana itu di dominasi bencana Hidrometeorologi.

LAHAN KRITIS. Menurut Sutopo, tren munculnya daerah bencana banjir ini menunjukkan meningkatnya lahan kritis dan berkembangnya permukiman, serta industri ke daerah-daerah rawan. Kawasan hulu yang seharusnya menjadi zona lindung, resapan air, dan penyangga sistem Hidrologi telah berubah menjadi pertanian, perkebunan, pertambangan, dan permukiman. Misalnya banjir di sejumlah daerah di Aceh juga semakin sering terjadi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan, pada tahun 2002 banjir melanda Aceh sebanyak 6 kali dan pada tahun 2015 menjadi 65 kali. Ini terjadi karena hutan yang gundul di kawasan hulu sungai akibat penebangan liar, dan penambangan liar. 

Data diatas menunjukkan, bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah (PR) kita sebagai masyarakat dan pemerintah sebagai pelayan publik terhadap pengambilan kebijakan. Sejumlah literatur memperlihatkan perbedaan  antara etika dalam kebijakan publik, dan etika dalam kegiatan sosial (etika yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat luas). Perbedaan dua macam etika tersebut dapat diidentifikasi dari tiga segi yaitu : 1) ruang lingkup [scope] atau fokusnya, 2) keterkaitannya dengan isu, serta 3) implikasinya terhadap kehidupan sosial (Usman S. , 2012). Dari penjelasan diatas, etika dalam kebijakan publik lazim dibuat, dan dilembagakan untuk tujuan memecahkan masalah atau menjawab kebutuhan tertentu. Etika semacam ini disebut etika publik (public ethics).

Etika dalam masyarakat luas dibuat dan dilembagakan atas dasar tujuan memecahkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk tujuan menjawab kebutuhan segenap masyarakat. Etika ini disebut etika sosial (social ethics) karena menyentuh semua level kehidupan. Isu-isu tersebut bisa terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, demokratisasi, public private partnerships, corporate social responsibility, dan isu lainnya. Etika sosial yang dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan sudah semestinya dilaksanakan dengan bijaksana. Dulu, masyarakat dan nenek moyang kita menjaga lingkungan dan alam dengan etika sosial yang mereka berikan kepada setiap generasi, misalnya dalam hal menjaga hutan dan lingkungan, kita dilarang menebang pohon yang berada di hutan, karena ada value atau nilai yang sakral. Begitu juga dengan ladang pertanian dan perkebunan semuanya masih menggunakan cara-cara tradisional yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan alam, dan lingkungan, seperti menanam padi dengan menggunakan benih ikan, dan tidak menggunakan bahan kimia dalam perkebunan.

Jika kita bandingkan dengan perkembangan saat ini, maka bisa dipastikan cara-cara tradisional tidak akan kita jumpai. Masyarakat sekarang cenderung bergantung pada teknologi dan bahan-bahan kimia untuk menyuburkan hasil pertanian atau hasil perkebunan mereka. Isu diatas merupakan isu kecil yang berdampak secara tidak langsung kepada biaya atau cost ekonomi masyarakat dan lingkungan semakin rusak akibat ulah manusia itu sendiri. Isu besar lain, misalnya dalam perkembangan industri bisa kita lihat luas lahan hutan semakin berkurang setiap tahunnya, lahan semakin kritis, akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan elite, mall, dan tempat-tempat hiburan atau perluasan lahan perkebunan baik sawit, hutan tanaman industri (HTI) yang semakin meluas dan menggusur tanah-tanah milik masyarakat. Isu diatas memang sudah menjadi buah bibir dan apakah pembangunan di Indonesia akan berkelanjutan ? Dengan maraknya perusahan dan perindustrian yang menggeser masyarakat. Ini akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

SADAR DAN TOBAT. Oleh karena itu, kita perlu sadar dan tobat terhadap eksploitasi sumber daya alam pada saat ini, sehingga generasi mendatang masih bisa mengelola dan memanfaatkan sumber alam sebagai pemenuh kebutuhan di  generasi berikutnya. Itulah konsep pembangunan berkelanjutan yang semestinya mengedepankan etika sosial dalam setiap pengambil kebijakan, serta model pembangunan berkelanjutan yang melihat tiga aspek penting, yaitu masyarakat dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan berkelanjutan, serta mengedepankan biaya atau ekonomi sebagai cara dalam mempertahankan keberlanjutan alam dan lingkungan untuk Menuju Indonesia Emas. Itulah peran pemuda atau mahasiswa dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia Emas, yaitu dengan menyadarkan, dan memberikan pemahaman bahwa kita sebagai manusia harus berpikir secara rasional dan mempunya etika sosial dalam memanfaatkan isi alam untuk saat ini dan dimasa mendatang. Ayo, pemuda berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang etika sosial dalam pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia Emas.

DAFTAR PUSTAKA

AIK, D. A. (2017, Maret 20). https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170320. Dipetik Desember 3, 2017, dari http://www.kompas.com: https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170320

Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. STIAMI (hal. 48). Jakarta: STIAMI.

Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. STIAMI (hal. 47). Jakarta: STIAMI.

Usman, S. (2012). Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodelogi. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.

Usman, S. (2012). Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Foto : 

[Preview ##eye##]

[Preview ##eye##]

Sumber Tentang Lahan Kritis : 

[Preview ##eye##]