Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tabel 3.1
Sosiologi Info - Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tabel 3.1 inilah kunci jawaban untuk pelajar kelas 7 SMP/MTs aktivitas 3.1 halaman 67.
Materi di dalam Buku Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII SMP/MTs, kurikulum 2013.
Buku pembelajaran terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Penulisnya oleh Lukman Surya Saputra, Aa Nurdiaman, dan Salikun.
Nah untuk itu adik adik pelajar sebelum menjawab soal diatas tentang Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mari simak dulu pembahasan singkat dibawah ini dengan seksama ya !
Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hai adik adik semuanya, jumpa lagi nih bareng kita di Sosiologi Info dalam membahas materi pembelajaran untuk terkhususnya kelas VII SMP/MTs.
Pada buku panduan belajar terbitan Kemendikbud mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 edisi revisi 2017.
Nah pada kesempatan kali ini adik adik kita hanya akan membahas materi singkat dalam BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada bagian, A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bagian 1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adik adik sudah pada tahu belum apa itu pengertian dari konstitusi ? Nah kalau belum yuk sama sama kita pahami istilah dari konstitusi.
Istilah konstitusi memang dalam berbagai bahasa mempunyai bahasa yang berbeda beda. Nah misalnya dalam bahasa inggris disebutkan constitution.
Selanjutnya, dalam bahasa Belanda disebut dengan constitutie, dalam bahasa Jerman konstitution, dan dalam bahasa Latin dengan sebutan constitutio.
Semuanya mempunayai pengertian yang sama bahwa konstitusi adalah berarti undang undang dasar atau hukum dasar. Dimana konstitusi dibagi lagi menjadi dua yaitu :
> Konstitusi tertulis
Konstitusi tertulis mempunyai pengertian yaitu aturan aturan pokok dasar negara, bangunan dasar dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
> Konstitusi tidak tertulis
Konstitusi tidak tertulis atau disebut juga konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.
Misalnya contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Nah itulah sekilas saja kita memahami konstitusi ya adik adik. Selanjutnya mari kita menjawab soal pertanyaan tentang Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tabel 3.1
Aktivitas 3.1
Setelah adik adik pelajar mencari informasi dengan membaca wacana materi diatas tersebut, dan sumber belajar lainnya.
Tentang perumusan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945. Tulislah informasi yang diperoleh ke dalam tabel berikut dibawah ini.
Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tabel 3.1
Berikut dibawah ini adalah jawaban dari soal PKN kelas 7 SMP/MTs aktivitas 3.1 tentang Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tabel 3.1, yaitu :
Aspek Informasi
1. Pembahasan Sidang pada Tanggal 13 Juli 1945
Uraian :
Dimana panitia kecil mempunyai tugas untuk dapat merancang UUD yang mana menghasilkan beberapa hal penting dan menyepakati mengenai antara lainnya :
> Ketentuan tentang Lambang Negara
> Negara Kesatuan
> Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
> Membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang mana terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo.
Kemudian, rancangan undang undang dasar diserahkan kepada Panitia Pengalus Bahasa tersebut.
2. Pembahasan Sidang pada Tanggal 14 Juli 1945
Uraian :
Dimana BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang penyataan kemerdekaan. Dimana Panitia Perancang undang Undang Dasar melaporkan hasilnya.
Dimana pasal pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal.
Nah dari 42 pasal itu ada 5 pasal yang masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.
3. Pembahasan Sidang pada Tanggal 15 Juli 1945
Uraian :
Selanjutnya dalam sidang pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan Rancangan Undang Undang Dasar.
Pada saat itu, Ketua Perancang Undang Undang Dasar yakni Ir Soekarno menyampaikan dan memberikan penjelasannya.
Tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggpan dari M Hatta.
Lebih lanjutnya, Soepomo sebagai Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang Undang Dasar tersebut.
4. Pembahasan Sidang pada Tanggal 16 Juli 1945
Uraian :
Kemudian, pada tanggal 16 Juli 1945 barulah naskah Undang Undang Dasar diterima dengan suara bulat, dalam sidang BPUPKI.
Tidak hanya itu, diterimanya usul usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air, dengan demikian selesai sudah tugas panitia BPUPKI tersebut.
Itulah sekilas jawaban dari pertanyaan soal diatas, semoga dapat membantu adik adik dalam proses pembelajaran di rumah dan di sekolah.
Demikianlah pembahasan soal pertanyaan untuk jawaban Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tabel 3.1
Itulah kunci jawaban untuk pelajar kelas 7 SMP/MTs aktivitas 3.1 halaman 67.
Materi di dalam Buku Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII SMP/MTs, kurikulum 2013.
Buku pembelajaran terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Penulisnya oleh Lukman Surya Saputra, Aa Nurdiaman, dan Salikun.
*Disclaimer
1. Kunci jawaban diatas hanya sebagai bahan tambahan dalam pembelajaran untuk siswa menjawab soal pertanyaan dan memahami materi belajar
2. Jawaban diatas tidaklah menjadi kunci jawaban yang mutlak kebenarannya, karena jawabannya masih bersifat terbuka.
Maka siswa dapat mengekslorasi jawaban lainnya yang relevan dengan narasi atau jawabannya sendiri sesuai bacaan yang digunakan.
3. Disarankan agar orang tua dapat mendampingi anaknya dalam belajar di rumah serta dapat memberikan pemahaman terhadap menjawab soal dan bahan materi diatas.