-->

Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 68 Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 68 Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 68 Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka

Sosiologi Info - Berikut pembahasan tentang Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 68 Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka. 

Adapun soal pertanyaan dalam siswa aktif dalam mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 SMP/MTs sederajat yaitu Uji Kompetensi

Kemudian disini akan menjabarkan beberapa peristiwa yang telah disuguhkan. Melansir dari buku pdf online mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Atau disingkat PPKN maupun disingkat PKN untuk siswa SMP Kelas VIII, ditulis oleh Muhammad Sapei, Trezadigjaya, dan Prayoga. 

Dengan penerbit oleh Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. 

Adik adik pelajar, dalam materi pembelajaran yang akan dibahas dalam pelajaran PPKN ini terbagi menjadi enam bab. 

Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas soal soal pertanyaan yang ada pada bagian BAB III Tata Negara dan Pemerintahan. 

Adapun materi yang akan dipelajari dalam sub bab ini meliputi bagian A. Lembaga dan Penyelenggara Negara, bagian B. Sistem Pemerintahan.

Bagian C. Pemerintahan Daerah Provinsi,Kabupaten, dan Kota, dan bagian D. Pemerintahan Daerah Istimewa.

Selanjutnya, ada pembahasan untuk ringkasan materi, refleksi, tautan pengayaan dan uji kompetensi. Tujuan pembelajaran dalam BAB III ini meliputi : 

1. Peserta didik mampu menjelaskan serta memahami Lembaga penyelenggaraan negara yaitu legislatif, eksekutif dan juga yudikatif serta peran yang mereka lakukan dalam sistem pemerintahan

2. Peserta didik mampu mengetahui penerapan sistem presidensil konstitusional oleh Indonesia

3. Peserta didik mampu mengetahui segala bentuk tata negara serta pemerintahan termasuk mengenai urusan seperti urusan Pemerintahan Umum,Konkuren, dan Absolut

4. Peserta didik mampu membaca sejarah mengenai daerah istimewa yang masih eksis yang dinobatkan pada penjajahan Hindia Belanda

Nah itulah beberapa penjelasan penting tentang materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ada pada bagian BAB III Tata Negara dan Pemerintahan. 

Selanjutnya mari kita simak soal pertanyaan yang ada di bagian BAB III dibawah berikut ini. Baca dengan saksama ya adik adik. 

Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 68 Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka

Berikut soal dan jawabannya, yaitu : 

Uji Kompetensi

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Seorang ketua RT bersilang pendapat dengan para tokoh masyarakat di tempatnya perihal tata kelola iuran keamanan warga. 

Sebagai pelaksana eksekutif di tingkat RT, ketua RT tersebut merasa lebih berhak untuk memutuskan dibanding para tokoh masyarakat. 

Bila kalian dimintai pendapat, apa pendapat kalian sebagai solusi dari persoalan di atas?

Jawabannya : 

Persoalan diatas membutuhkan pertemuan antar yang memiliki kepentingan. Memiliki pendapat yang berbeda merupakan hal yang sangat wajar akan tetapi beberapa hal perlu diperhatikan.

Agar mendapatkan hasil keputusan yang mempertimbangkan bersama meskipun ketua RT merupakan sistem kekuasan tertinggi dalam lingkungan.

Tetapi tetap saja akan lebih baik jika dirundingkan secara bersama agar bisa menghasilkan keputusan yang lebih sesuai.

Sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat atau malah memunculkan konflik baru kembali. 

Harus dilakukanya diskusi yang menerapkan mekanisme perundingan dengan cara musyawarah mufakat kemudian digali hal-hal yang perlu didiskusikan ulang.

Agar menemukan apa yang menjadi kendala dan persoalan sehingga dapat terjadi perbedaan pendapat tersebut. 

Kemudian dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat alangkah baiknya jika kita bersikap positif dan berusaha saling mengerti, menghargai, mendengarkan alasan.

Dan menelaah kembali alasan yang mereka berikan dan melaksanakan musyawarah yang menjadi salah satu alternatif yang bisa diambil dalam penyelesaian persoalan seperti ini. 

2. Seorang ketua bidang OSIS mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Ketua OSIS. Sebagai pucuk pimpinan organisasi, ketua OSIS merasa dilangkahi. 

Ketua OSIS menuding ketua bidang tersebut tidak paham organisasi. Jika kalian menjadi ketua bidang lainnya, bagaimana cara kalian memutuskan persoalan di atas?

Jawabannya : 

Dalam sistem organisasi semua keputusan seharusnya dikomunikasikan dengan ketua yang memiliki wewenang tertinggi dalam suatu organisasi tersebut. 

Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian masalah seperti ini 

1. Dilakukan diskusi untuk bisa membahas mengenai alasan ketua bidang memutuskan secara pribadi, jika persoalan tersebut sangat urgen dilakukan serta tidak memberikan masalah lanjutan.

Maka keputusan tersebut bisa diambil dengan syarat harus segera mengkoordinasikan dengan ketua dan seluruh anggota organisasi agar kedepannya tidak terjadi miss komunikasi

2. Dilakukan diskusi untuk membahas permasalahan, dan jika ditemukan kejanggalan.

Seperti misalnya mengambil keputusan hanya untuk kepentingan pribadi maka dilakukan relaksasi dengan cara menasehati dengan cara yang baik tentunya. 

3. Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa Daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. 

Setelah, melalui proses diskusi yang panjang, barulah Daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia. 

Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan Daerah Swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia? 

Apa pula faktor yang menyebabkan Daerah Swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia?

Jawabannya : 

Penolakan Daerah Swapraja disini kemungkinan dilatarbelakangi oleh faktor pengklaiman wilayah yang dimana mereka menganggap bahwa wilayahnya diakui oleh daerah lain.

Sehingga bagi mereka ini termasuk kedalam suatu pengambilan daerah sendiri. 

Sedangkan untuk faktor penerimaan bergabungnya daerah Swapraja adalah dilihat dari letak nya sendiri daerah ini banyak memiliki kesamaan dengan Indonesia.

Sehingga mereka merasa bahwa kita akan menjadi satu. selain itu adanya kebebasan yang diberikan kepada Daerah Swapraja dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Yang ada pada daerah itu dan diatur pula dalam Undang-undang yang ada. Kemudian ada juga faktor kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia.

Dan jika Swapraja ingin berdiri sendiri maka mereka harus merampas daerah dengan cara berperang terlebih dahulu untuk dapat mendirikan sebuah negara sendiri. 

Nah itulah jawaban dari soal pertanyaan di atas materi belajar pada bab 3 Tata Negara dan Pemerintahan mengenai Sistem Pemerintahan Parlementer di Indonesia.

Demikianlah ulasan untuk Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 68 Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka. Semoga dapat membantu ya adik adik. 

Melansir dari buku pelajaran online Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 SMP/MTs. Dengan penulis naskah oleh Muhammad Sapei, Trezadigjaya, dan Prayogo. 

Diterbitkan oleh penerbit Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, cetakan pertama 2021.

Penulis : Nabila

#Disclaimer untuk jawaban di atas

1. Kunci jawaban dari soal pertanyaan yang disajikan di atas tidaklah menjadi jawaban yang mutlak benar 100 persen.

2. Kunci jawaban alternatif diatas hanyalah sebagai bahan bacaan dan referensi untuk adik adik gunakan dalam proses belajar.

3. Silahkan adik adik menambah rujukan jawaban dari soal pertanyaan tersebut, serta untuk orang tua dapat mendampingi anaknya jika mengerjakan soal tersebut di rumah.

4. Tim redaksi tidak bertanggungjawab jika ada kesalahan dalam jawaban yang disuguhkan di atas, silahkan adik adik gunakan sebagai bahan bacaan saja ya.  

Ikuti Sosiologi Info di Google News, klik disini !