IKN Wujud Pemerataan Kesejahteraan Pembangunan yang Inklusif ?
Pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang dikebut pemerintah saat ini sebagai wujud pemerataan kesejahteraan.
Sosiologi.info - Lalu bagaimana dengan pembangunan sosial atau disebut juga pembangunan inklusifnya ? Apakah sudah diiringi dengan langkah-langkah tersebut.
Karena pada dasarnya pembangunan tidak selalu perihal ekonomi, fisik saja. Pembangunan juga mesti memperhatikan sosial masyarakat sekitarnya.
IKN Diharapkan Ciptakan Lingkungan Inklusif
Dalam Pernyataan Pers dalam mengesahkan penanggung jawab pembangunan Ibukota Nusantara di Jakarta, pada tanggal 10 Maret 2022.
Bambang Susantono mengungkapkan bahwa proses pembangunan sebuah kota tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik semata.
Tetapi lebih pada bagaimana hubungan sosial terbentuk, interaksi yang terjalin di antara penduduknya, serta upaya menjadikan kota tersebut sebagai lingkungan yang layak dihuni, manusiawi, dan nyaman.
Ia juga mengemukakan permohonan kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai lingkungan yang inklusif.
Berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan kelompok masyarakat - menjadi "kota untuk semua".
Pelaksanaan tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara direncanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang akan dilaksanakan dalam lima tahap sepanjang periode 2022 hingga 2045.
Visi pembangunan ibukota negara yang di luar Jawa sebagai pulau pusat pemerintahan banyak menimbulkan pro dan kontra.
Indonesia telah memilih Jakarta sebagai ibukota dengan hiruk pikuk yang ada sejak tahun 1945, selama lebih dari 70 tahun Jakarta telah padat dengan segala aktivitas sosial ekonomi maupun politik.
Ada satu bagian menarik dari pidato yang disampaikan oleh Kepala Otorita, yakni tujuan pembangunan yang juga menyorot pembangunan sosial, interaksi, manusiawi, dan nyaman.
Pemerintah memiliki dana sebesar lebih dari 400 triliun untuk menggodok pembangunan di tanah borneo, di mana itu adalah salah satu hutan terbesar di Indonesia dan menjadi paru-paru dunia.
Dapatkah kiranya dari awal pembangunan hingga sekarang, Indonesia mencapai visi pembangunan tersebut? bagaimana lanskap sosial ekonomi dalam melihat pembangunan ibu kota negara?
Apakah proyek pembangunan yang telah tertuang di RPJMN 2020-2024 ini akan membawa pembangunan progresif kepada rakyat kalimantan.
Atau justru mereproduksi masyarakat marjinal di area perhutanan dan masyarakat adat?
IKN untuk Pemerataan Kesejahteraan
Pembangunan IKN ditujukan oleh negara tidak hanya untuk memecahkan persoalan kepadatan penduduk di Jakarta.
Melainkan juga mengatasi pemerataan kesejahteraan yang hanya berpusat di Indonesia bagian barat saja sehingga terjadi ketimpangan pembangunan karena lemahnya akses yang dimiliki oleh suatu daerah.
Prinsip ini juga sebagai penebus hutang dalam menargetkan ekonomi Indonesia emas 2045 dengan realisasi ekonomi inklusif dengan akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
Indonesia telah melewati proses panjang pembangunan mulai dari dekade 60an dengan berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang seluas-luasnya bersamaan dengan negara dunia ketiga lainnya.
Pembangunan berbasis modernisasi menjadi salah satu tipe pembangunan tiruan yang dilakukan berkaca kepada suksesnya negara barat dalam akselerasi pembangunan.
Pembangunan sangat berpedoman kepada meningkatnya pendapat perkapitan masyarakat yang dinilai memicu kesejahteraan masyarakat.
Teori Pembangunan
Pembangunan Indonesia banyak mencontoh teori Rostor, Harold Domar, ataupun Lewis sebagai referensi bagi ahli pembangunan dengan konsep evolusionis.
Namun, Teori modernisasi tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa banyak masyarakat yang masih miskin, marjinal, hingga tidak mewujudkan pemerataan pembangunan secara dalam aspek sosio-ekonomi.
Berdasarkan analisa Korten (2006), pembangunan yang berdasar kepada pertumbuhan menciptakan eksklusi dengan kemiskinan, ekonomi politik, dan degradasi lingkungan.
Pembangunan Sosial
Isu ini menjadi sangat kompleks sehingga tidak mampu hanya diselesaikan melalui pembangunan ekonomi, tetapi juga harus diiringi oleh pembangunan sosial yang biasa disebut pembangunan inklusif.
Pembangunan inklusif adalah pendekatan multifaset terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat yang bertujuan untuk memastikan.
Bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara adil kepada semua segmen masyarakat, khususnya mereka yang terpinggirkan atau rentan.
Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup dimensi sosial, politik, dan lingkungan hidup. Lantas kita bertanya, apakah IKN wujud pemerataan kesejahteraan pembangunan yang iklusif ?
Penulis : Indah Sari Rahmaini | Dosen Departemen Sosiologi Universitas Andalas