Buktikan Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Demokratis, Baik Secara Normatif Maupun Empirik
Sosiologi Info – Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Apakah sobat sudah tahu ?
Inilah kunci jawaban alternatif untuk kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK sederajat. Soal uji kompetensi bab 2 halaman 75 PPKn/PKN/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Seperti dikutip dari buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi revisi 2017 Kurikulum 2013.
Penulis naskah Yusnawan Lubis dan Mohammad Sodeli. Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud RI.
Sekilas Tentang Negara Demokratis
Negara demokratis ialah negara yang didalamnya mencerminkan demokrasi baik dalam azas atau nilai-nilai dalam menjalankan demokrasi.
Demokrasi dalam suatu negara sangat penting, karena dengan adanya demokrasi maka kepentingan politik negara akan berjalan dengan baik dan lancar.
Di dalam negara demokrasi semua keputusan dalam hal kebijakan pemerintah atau mengesahkan undang-undang sudah pasti melibatkan rakyat.
Keterlibatan rakyat bisa secara langsung atau dengan perwakilan.
Jika secara langsung, rakyat bisa melakukan demo sebagai bentuk kritik atas pemerintah dan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.
Sedangkan keterlibatan rakyat dengan perwakilan, bisa dengan memilih wakil rakyat yang amanah dan janji-janji yang diucapkan saat kampanye terlaksana.
Buktikan Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Demokratis, Baik Secara Normatif Maupun Empirik, Uji Kompetensi Bab 2 Halaman 75
Jawaban dan penjelasannya yaitu :
1. Adanya kesamaan dalam pelaksanaan hukum negara.
Kesamaan dalam hukum berlaku untuk pemerintah dan rakyat, sehingga terciptanya suatu keadilan.
Tidak boleh ada penyogokan dalam eksekusi hukum, sehingga hukum tidak dipandang rendah dan agar penegakan hukum berjalan maksimal.
Pihak yang berwenang atas pelaksanaan hukum harus tegas dan bijaksana sehingga pihak-pihak tersebut tidak dipengaruhi oleh pemerintah yang telah memiliki kekuasaan.
Contohnya seorang pejabat yang melakukan korupsi, tentu dia akan dipenjara dan akan ada speak up dari pihak kepolisian akan kasus korupsi tersebut.
Sehingga nama pejabat sudah jelek di mata masyarakat.
2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
Partisipasi dalam pembuatan keputusan, rakyat berhak dan memiliki hak dalam campur tangan tentang pengesahan keputusan yang menyangkut negara.
Pihak-pihak yang membuat kebijakan harus mau bila di kritik oleh rakyat dan diberikan masukan tentang kebijakan yang dibuatnya.
Contohnya saat UU KHUP, banyak mahasiswa yang turun ke jalan untuk demo dan saat mereka demo.
Para pejabat siap membuka audiensi atau perundingan bersama sehingga muncul 1 kesepakatan yang telah diakui bersama.
3. Distribusi pendapatan secara adil, adil
Distribusi pendapatan secara adil, adil dalam arti semua masyarakat memiliki porsi yang sama.
Setiap masyarakat berhak mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaan, sehingga mereka bisa sejahtera dan kemiskinan di Indonesia dapat teratasi.
Dalam hal distribusi ini, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat mendapatkan upah dan bisa digunakan dalam mencukupi kebutuhannya.
Contohnya saat pandemi, tentu ada ketidaksamaan antara gaji seseorang. Maka pemerintah melakukan subsidi kepada masyarakat berupa bantuan sembako dan uang tunai.
Tujuannya untuk meringankan beban seseorang dan terciptanya kesejahteraan masyarakat walau dalam kondisi sulit.
4. Kebebasan yang bertanggungjawab
Kebebasan yang bertanggungjawab, bebas dalam arti memilih agama sesuai kepercayaan masing-masing, bebas mengungkapkan pendapat, bebas berkumpul
Kebebasan ini sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan adanya jaminan akan hak tersebut dari negara Indonesia
Namun kebebasan ini masih harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.
Demikian pembahasan Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Apakah sobat sudah tahu?
Inilah kunci jawaban alternatif untuk kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK sederajat. Soal uji kompetensi bab 2 halaman 75 PPKn/PKN/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Seperti dikutip dari buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi revisi 2017 Kurikulum 2013.
Penulis naskah Yusnawan Lubis dan Mohammad Sodeli. Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud RI.
Penulis Artikel : Hilda Ayu Putri Nadifa
#Disclaimer : Jawaban diatas bisa digunakan sebagai tambahan referensi, sehingga jawaban diatas tidak benar 100 persen. Silahkan adik-adik mengeksplorasi lagi dengan jawaban yang lain