-->

Membangun Indonesia : Presiden Soekarno Dulu Mulai dari Rakyat, Tapi Sekarang Dimulai dari Dominasi Elite

Berangkat dari pemikiran Charles Wright Mills mengatakan ada tiga dominasi elit sosial, yaitu pada bidang politik, ekonomi, dan militer.
Membangun Indonesia : Presiden Soekarno Dulu Mulai dari Rakyat, Tapi Sekarang Dimulai dari Dominasi Elite

Sosiologi Info - Sekarang semakin jelas, bagaimana dominasi elit di Indonesia yang berada dilingkaran kekuasaan, cenderung mengabaikan masyarakatnya. Berangkat dari pemikiran Charles Wright Mills mengatakan ada tiga dominasi elit sosial, yaitu pada bidang politik, ekonomi, dan militer.

Lalu, bagaimana keterkaitannya dengan fenomena sosial kemasyarakatan sekarang di Indonesia, yang beberapa kasus pembangunan lebih mementingkan dominasi elit dari pada masyarakatnya.

Yuk kita baca dengan seksama, dan jadikan ini sebagai refleksi untuk Nusantara Jaya kembali.

Sekilas Memahami Pemikiran Soekarno untuk Indonesia. Saya jadi ingat dengan sosok Presiden Pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno. Pada tahun 1926, Ia sudah mulai berpikir bagaimana bisa menyatukan bangsa Indonesia, bagaimana pergerakan-pergerakan sosial masyarakat dibangun agar Indonesia dapat merdeka dari penjajahan waktu itu.

Baca selengkapnya : Upaya Soekarno Menyatukan Tiga Kekuatan Politik

Pergerakan-pergerakan dari bawah, yang dimulai dari rakyat memberikan pengaruh yang cukup kuat pada masa itu untuk melawan penjajahan, sehingga akhirnya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 menjadi hari kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dulu, pergerakan-pergerakan kemerdekaan sudah dibangun melalui solidaritas masyarakat, mulai dari kaum petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, masyarakat kecil menjadi basis kekuatan dalam berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

Basis rakyat kecillah yang banyak membantu pergerakan dari bawah. Soekarno juga paham betul bagaimana, setelah kemerdekaan, akan masuknya kapitalisme bergaya baru, yang sebenarnya juga ingin menjajah Indonesia.

Baca selengkapnya : Sekilas Tentang Soekarno Presiden Pertama

Sekarang terbukti, bagaimana demokrasi yang digaungkan untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat, tidak lagi memihak kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan penuh demokrasi. 

Seperti, perampasan lahan untuk kepentingan nasional, misalnya untuk pembangunan bandara, jalan tol, dan pembukaan lahan adat untuk korporasi perkebunan, serta contoh lainnya.

Nah, pada kesempatan ini, saya hanya mengulas singkat saja, sebagai refleksi terhadap realitas sosial yang ada pada sekitar kita, untuk lebih lengkapnya silahkan membaca referensi lainnya juga.

Baca selengkapnya : Soekarno dan Marxisme

Realitas Pembangunan yang Menyingkirkan Masyarakat Kecil/Masyarakat Adat. Negara hadir sebagai lembaga yang katanya netral, tidak memihak dan selalu mementingkan masyarakatnya.

Negara hadir sebagai upaya untuk menyatukan kepentingan-kepentingan kelompok, etnis, agama, budaya, adat, dan suku, agar terhindar dari perpecahan dan konflik.

Negara juga hadir sebagai pihak yang independen, melindungi, menjaga, serta mengutamakan kepentingan rakyatnya dalam setiap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan, termasuk di Indonesia.

Beberapa tahun belakangan ini, kita melihat bagaimana negara hadir dalam proses pembangunan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, membangun infrastruktur jalan tol, jembatan, membuka lahan adat di kinipan, pembangunan bandara udara di Jogya, dan beberapa proses pembangunan lainnya.

Baru-baru ini, kita membaca pembangunan yang dilakukan di Pulau Komodo. Masyarakat setempat disana menolak adanya pembangunan tersebut, karena dapat merusak habitat komoda, dan mengesampingkan masyarakat adat disana.

Ini juga menjadi perhatian oleh Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas menilai pemerintah menabrak regulasi mereka sendiri. TNK merupakan kawasan konservasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia dan bisnis. Terlebih, UNESCO menetapkan TNK sebagai warisan dunia dan harus dilindungi sejak 1991.



Tidak hanya isu-isu diatas yang menjadi penting untuk kita diskusikan, maupun sebagai bahan studi dan menulis tentang perkembangan fenomena sosial masyarakat dari perspektif sosiologi.

Isu yang sempat juga viral, yaitu perihal penebangan hutan di Kinipan, Kalimantan Tengah yang terjadi, bahkan masyarakat adat yang melakukan perlawanan untuk melindungi hutan adat mereka, mendapat perlakuan yang tidak baik oleh negara.


Bagaimana negara bisa memberikan izin yang begitu luas kepada perusahaan yang ada disana, serta tidak memperhatikannya keberlangsungan hidup masyarakat adat yang sudah menetap lama di daerah tersebut.

Penebangan hutan ini yang nantinya akan di tanam perkebunan sawit oleh perusahaan yang ada. Nah, disini, juga tidak dilakukannya sosialisasi, bagaimana masyarakat yang biasanyan tinggal disana, memanfaatkan hasil alam untuk kebutuhan pangan, serta untuk bertahan hidup.

Dengan ditanamnya perkebunan sawit, maka hilang sudah habitat, serta siklus kehidupan alam, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, seperti untuk memenuhi pangan, dan lainnya.

Bahkan, dapat menghilangkan kebiasaan adat dan budaya mereka (suku dayak) dalam berburu, berladang, karena sebagian hutan adat mereka sudah hilang, berganti dengan perkebunan nantinya.

Nah, diatas hanya segelintir contoh saja bagaimana masyarakat adat, masyarakat kecil harus tunduk pada negara, mereka tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan perlawanan terhadap sumber daya alam yang dipunya.

Masyarakat kecil tunduk pada kepentingan umum, tunduk pada pembangunan nasional, tunduk pada proyek strategis nasional yang katanya untuk kepentingan bersama. Namun, faktanya ?

Kalau teman-teman ada membaca buku Almarhum Arief Budiman tentang Teori Negara maka akan kebayang bagaimana seharusnya negara sebagai lembaga yang dikatakan netral, untuk isu pembahasan ini nanti akan kita bahas ya guys !

Sekarang Ini Membangun Indonesia Dimulai dari Dominasi Elite. Pernah mendengar dan membaca pemikiran dari Charles Wright Mills, tentang dominasi elit sosial ?

Sekilas Mills mengatakan, bahwa dominasi elit sosial ini ada di tiga bidang, yaitu mulai dari bidang politik, ekonomi, dan militer.


Elit yang berkuasa tadi menguasai tiga sektor, yaitu sebagai berikut :
-Lapis pertama adalah pengusaha, penguasa dan militer
-Lapis kedua adalah pemimpin opini lokal, cabang legislatif pemerintah, dan beragam kelompok berkepentingan. 
-Lapis ketiga adalah orang tidak memiliki kekuasaan dan orang yang tidak terorganisasi baik secara ekonomi dan politik.

Adapun dua faktor  yang memunculkan kekuasaan elit : 
-Pertama, alat kekuasaan dan kekerasan yang sudah melebur. 
-Kedua, sifat yang saling tergantung antara elit yang dikontrol kaum elit yang diatas. 

Kesadaran kohesif elit sosial bisa bersatu karena ada tiga faktor, yaitu :
-Kesamaan psikologis
-Kesamaan kepentingan
-Interaksi sosial.


Meminjam pemikiran Mills, beberapa contoh fenomena sosial masyarakat diatas, perihal bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya, dimulai dari kepentingan elit sosial.

Pembanguan sekarang hanya mengedapkan kepentingan elit, tidak lagi melihat kepentingan didasarkan pada kepentingan masyarakatnya.

Negara yang seharusnya sebagai lembaga yang netral mempunyai peran untuk memulai dan memberikan kelancaran bagi elit sosial untuk mendominasi kepentingannya.

Atas dasar kesamaan kepentingan, elit sosial yang ada sekarang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pengendalian pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. 

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang sebagian memihak kepada kepentingan elit sosial didalamnya, seperti contoh pada pengesehan UU Omnibus Law yang saat ini masih ditolak oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sekarang sudah kecil dalam hal urusan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan negara, karena ada benarnya juga, bahwa sekarang negara sudah terlanjur mempunyai pengaruh yang besar dan kuat, terhadap posisi kekuasaan yang dominan kepada masyarakatnya.

Nah, guys itu sekilas saja bagaimana kita memahami fenomena sosial masyarakat dalam menggunakan perspektif sosiologi dari pemikiran Charles Wright Mills. 

Dominasi elit sosial yang ada sekarang pada bidang politik, ekonomi, dan militer sama-sama mempunyai peranan yang kuat, dalam menentukan kebijakan negara, sehingga ini akan menjadi ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. 

Selanjutnya, nanti kita akan mengulas singkat bagaimana seharusnya negara sebagai lembaga yang katanya netral untuk kepentingan masyarakat, baik itu dalam pembangunan, maupun hal lainnya. 

Sumber Foto : https://web.facebook.com/pg/savehutankinipan/photos/?ref=page_internal

Ikuti Sosiologi Info di Google News, klik disini !